MALANG - Menyongsong pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024, Kepolisian Resor (Polres) Malang, Polda Jawa Timur, menggelar rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral di Aula Mapolres Malang, Selasa (13/8/2024). 

Kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), para camat, serta tokoh adat dan agama.

Wakapolres Malang, Komisaris Polisi (Kompol) Imam Mustolih, dalam sambutannya menekankan pentingnya rapat koordinasi ini sebagai persiapan menyeluruh menjelang dimulainya tahapan Pilkada pada 19 Agustus 2024. 

"Rakor lintas sektoral ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Kabupaten Malang yang aman, makmur, dan sejahtera," ujar Kompol Imam membuka rakor lintas sektoral di Polres Malang.

Dalam kesempatan tersebut, Kompol Imam juga menjelaskan bahwa pengamanan Pilkada akan diperkuat melalui Operasi Mantap Praja Semeru 2024.

Operasi tersebut fokus dalam pemeliharaan keamanan serta melibatkan kegiatan preemtif dan preventif, penegakan hukum, serta hubungan masyarakat. 

Pihaknya berharap dengan pengalaman pengamanan Pemilu Presiden dan Legislatif sebelumnya, situasi di Kabupaten Malang tetap kondusif melalui kerja sama dan sinergi antarstakeholder.

Lebih lanjut, Kompol Imam juga menekankan bahwa sinergisitas dan kebersamaan adalah kunci utama dalam mengelola situasi dan kondisi di Kabupaten Malang. 

"Alhamdulillah, secara umum Kabupaten Malang bisa kita kelola dengan baik. Ini merupakan bukti nyata bahwa sinergi dan kebersamaan kita menjadi kunci pokok," ungkapnya.

Selain membahas pengamanan, Kompol Imam juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap berita hoaks yang dapat mengganggu proses demokrasi. 

Kepolisian berharap rekan media dapat turut mengedukasi dan menyampaikan berita yang tajam, aktual, dan terpercaya agar masyarakat tidak terjebak dalam pemberitaan hoaks.

Tak lupa, Kompol Imam juga menegaskan netralitas TNI-Polri dalam setiap tahapan Pilkada 2024.

 "Netralitas TNI-Polri adalah harga mati," tegasnya. (*)