Bhayangkaranews, Jakarta - Wacana kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam sepekan untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta mulai mengundang perhatian luas. Selain dianggap sebagai langkah adaptif, kebijakan ini juga disebut berpotensi menghemat anggaran negara dalam jumlah besar.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa penghematan dari kebijakan ini bisa mencapai puluhan miliar rupiah per hari. Menurutnya, pengurangan mobilitas harian akan berdampak langsung pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus menekan biaya operasional kantor seperti listrik, air, dan internet.

“Secara logika, penghematan bisa terjadi karena aktivitas kantor berkurang. Baik di pusat maupun daerah, efisiensinya bisa sangat signifikan,” ujarnya.

Kebijakan ini muncul di tengah tekanan global, terutama lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah pun mencari berbagai cara untuk menekan beban subsidi energi tanpa mengganggu stabilitas pasokan BBM bagi masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa skema WFH satu hari ini dapat menghemat konsumsi BBM hingga sekitar seperlima dari penggunaan normal. Angka ini dinilai cukup besar jika diterapkan secara konsisten dalam skala nasional.

Namun, implementasinya belum final. Pemerintah masih mengkaji mekanisme teknis agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan masalah baru, terutama dalam pelayanan publik dan produktivitas kerja.

Rencananya, kebijakan WFH ini akan mulai diterapkan setelah Lebaran 2026, dengan cakupan tidak hanya ASN tetapi juga pekerja swasta. Meski demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih menunggu keputusan lanjutan dari pemerintah.

Di sisi lain, wacana ini memunculkan respons beragam di masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai langkah efisiensi yang masuk akal, terutama jika mengingat pengalaman selama pandemi Covid-19. Namun tidak sedikit pula yang mempertanyakan dampaknya terhadap kinerja, pengawasan, hingga potensi penurunan pendapatan di sektor swasta.

Kritik juga mengarah pada risiko implementasi yang setengah matang. Tanpa sistem evaluasi yang jelas, WFH berpotensi disalahartikan sebagai kelonggaran kerja, bukan strategi efisiensi. Di sinilah tantangan utama pemerintah: memastikan bahwa penghematan tidak dibayar dengan turunnya kualitas layanan publik.

Kebijakan-kebijakan ini pada akhirnya bukan sekadar soal bekerja dari rumah, melainkan bagaimana negara menyeimbangkan efisiensi anggaran dengan produktivitas nasional. Jika dirancang dengan disiplin dan pengawasan ketat, WFH bisa menjadi solusi. Namun jika tidak, ia justru berisiko menjadi beban baru yang tidak terlihat di atas kertas. (***)