bhayangkaranews.com, Sidoarjo - Audiensi dengan pedagang UMKM Aloha terdampak pembangunan proyek nasional Flyover di ruang rapat Delta Wicaksana (Ops Room) Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo berlangsung alot.

Dalam audensi tersebut selain di hadiri para pedagang, juga tampak hadir Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Asisten dua Pemkab Sidoarjo, Kadis PU, Biro Hukum, Primkopal dan LBH Damar. 

Para pedagang tidak menyetujui hasil keputusan dari audiensi tersebut. Diantaranya soal besaran dana ganti rugi untuk aset mereka yang hanya sebesar 5.000.000 rupiah saja.

”Kami bukan membicarakan permasalahan lahan, namun tentang aset- aset kami yang ada di Aloha ini, kami ingin ada pengembalian 50 %," ungkap Sylvie Fachriah Andini selaku Koordinator Paguyuban UMKM Aloha.

Pihaknya, lanjut Sylvie, juga mengaku kecewa, lantaran saat kami mempertanyakan 4 hal yang salah satunya soal aset, surat keputusan KASAL soal ijin penggunaan lahan dan surat pernyataan Bupati yang telah membebaskan lahan untuk Flyover, kami tidak ditunjukkan, hanya lewat tayangan slide saja.

”kami ingin tranparansi, karena kami adalah pihak yang terdampak." imbuhnya.

Belum adanya titik terang terkait Persoalan ini, pemerintah akan tetap melakukan penggusuran pada tanggal 30 November, sedangkan para pedagang tetap akan melakukan protes sampai tuntutannya terealisasi.

Berikut 3 poin hasil audensi yang disampaikan

1. Di tahun 2023 para UMKM rencana direlokasikan ke Albatros, untuk sementara sebelum itu para UMKM dipersilahkan di pasar Gedangan atau pasar Kedungrejo.

2. Sisa uang sewa dihitung 6 bulan akan dikembalikan oleh Primkopal (yang sudah membayar).

3. Diberikan dana ganti rugi senilai 5.000.000 (belum disetujui oleh pelaku UMKM). Dan pihak LBH Damar akan merundingkan kembali ke para UMKM kemudian untuk hasilnya besok akan diserahkan ke asisten dua Pemkab Sidoarjo

Sebagai informasi, pembangunan fisik flyover Aloha menurut rencana akan dimulai Desember tahun ini. Proyek senilai Rp 340 miliar itu direncanakan tuntas pengerjaanya pada 30 April 2024. Proyek tersebut dibawah pengawasan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali, sebagai penyelengara infrastruktur jalan dan jembatan. ( aL )