BhayangkaraNews, Bekasi - Dengan adanya program Pembuatan Sertifikat gratis melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL ) yang diluncurkan Pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat merasa terbantu dan diharapkan tepat sasaran guna menghindari dari permasalahan sengketa tanah, atau lahan.

Tetapi justru sebaliknya program PTSL di Desa Sindang Mulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, diduga jadi ajang bancakan pungutan liar (Pungli) oleh oknum aparat desa yang duduk sebagai panitia.

Dugaan adanya pungli berawal dari beredarnya rekaman percakapan antara oknum panitia, dan warga desa Sindang Mulya. Sehingga membuat tertarik wartawan bhayangkaranews.com untuk mencari tahu kebenarannya.

"Dalam percakapan rekaman suara yang diduga oknum panitia terdengar, akan mengkondisikan anggaran untuk desa, dan kecamatan, hingga mematok biaya proses sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bahkan sampai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tergantung luas lahan yang ada."

Saat dikonfirmasi bhayangkaranews.com Sekretaris Desa Sindangmulya, Ace, yang namanya disebut dalam rekaman tersebut mengatakan. "Dirinya, memang tercatat sebagai panitian. Namun saya sendiri, ada nama lain seperti H. Wahyu (Kadus), dan Dikdik (Kaur)." Jelas Ace.

Ace juga menambahkan. "Bahwa rekaman percakapan suara itu direkam oleh pihak keluarga H. Wahyu yang merupakan salahsatu panitia program PTSL. Mungkin ada masalah dalam keluarga, hingga pihak keluarga melakukan rekaman secara diam-diam." Tambahnya.

Sejak beredarnya rekaman tersebut. "Kami, mengambil tindakan untuk memberhentikan H. Wahyu dari tim panitia. Dan secara resmi sudah kami, laporkan ke pak Camat." Tegas Ace, kepada wartawan bhayangkaranews.com baru-baru ini.

Sementara itu Kurnaefi, Camat Cibarusah, saat dikonfirmasi melalui pesan Whatsaap mengatakan, "Program PTSL tidak ada kewenangan pihak kantor Kecamatan. kewenangan ada pada panitia Desa, dan BPN. Silahkan ke pemdes untuk keterangan lebih lanjut." Jawab Camat. (Rsd)