BhayangkaraNews, Tarumajaya - Adanya dugaan lahan Tanah kas Desa (TKD) yang disewakan oleh pihak lain, dengan harga sewa mencapai puluhan juta rupiah oleh oknum desa.

Berkaitan hal diatas. Kantor Pemerintah Kecamatan Tarumajaya, akan mengkaji, dan mendata ulang lahan TKD milik desa yang ada di wilayah Kecamatan Tarumajaya.

Pihaknya, akan koordinasi dengan para kepala desa (Kades), atau PJ. Untuk pendataan kembali soal penggunaan lahan TKD, ujar Dede Mauludin, selaku Camat Tarumajaya.

"Upaya ini dilakukan karena adanya laporan dari warga masyarakat, soal sewa menyewa lahan TKD hingga puluhan Juta rupiah," jelas Dede, kepada awak media, Jumat( 26/2).

Dede, juga menambahkan. Memang dulu sebelum ada dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD). Kades, beserta perangkat mendapatkan bengkok, sebagai imbalan kinerja mereka melayani masyarakat. "Namun, setelah ada dana transfer yang bersumber dari APBN itu, bengkok ditarik desa, Untuk gaji kades beserta aparatur desa dari APBDes." Tambahnya.

Masih menurut Dede, untuk kondisi saat ini pengelolaan hasil bengkok harus dilelang. Hasilnya dimasukkan dalam APBDes. ’’Meskipun nanti muaranya juga untuk tambahan tunjangan kades dan perangkatnya, tapi alurnya harus sesuai regulasi,’’ ungkap Camat.

Pengelolaan bengkok masih menjadi kewenangan kades, dan perangkat desa, namun hasilnya sewa harus dimasuk APBDes, jadi tidak ada alasan apapun, hasil sewa lahan TKD jadi bancakan oknum desa" tegas Dede.

Teknis lelang, hasil TKD menggunakan payung hukum peraturan desa (perdes). Atau minimal peraturan kepala desa (perkades) salah satu isinya tentang surat keputusan (SK) panitia lelang. Karena desa, juga memiliki kewenangan dalam pengelolaan TKD. Jika terlalu diatur dalam perda, mayoritas desa mengaku memiliki hak otonom yang mengatur desanya.

Sepenuhnya pengelolaan TKD memang menjadi kewenangan desa. Sehingga jika terjadi sesuatu yang bertanggung jawab tetap kepala desa." Tutup Dede. (Rudi/Cecep)