SURABAYA - Direktorat Pembinaan Masyarakat ( Ditbinmas) Polda Jatim tak pernah surut melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat baik masyarakat secara individu maupun kelompok serta penyedia jasa pengamanan. Seperti yang dilakukan oleh Direktur Pembinaan Masyarakat ( Dir Binmas ) Polda Jatim Kombes Pol R Terr Pratiknyo kepada PT. Tunas Artha Gardatama yang merupakan perusahaan jasa pengamanan dalam bidang jasa kawal angkut uang dan barang berharga. Dalam arahannya, Dir Binmas Polda Jatim meminta agar dalam setiap kegiatan operasional mobil kawal angkut,pihak perusahaan dan petugas yang ditunjuk untuk memperhatikan kelengkapan cheklist amoredcar. "Sopir harus cek dulu baik kelengkapan maupun kondisi fisik kendaraan sebelum melaksanakan kegiatan,"tegas Kombes Terr Pratiknyo. Sementara itu, Kasi Korwas pada Subdit Binsatpam Polsus Ditbinmas Polda Jatim Kompol Tri Sujoko menerangkan bahwa melakukan pembinaan kepada Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan salah satu tugas pokok fungsi Binmas khususnya pada Subdit Binsatpam Polsus. "Memberikan pembinaan dan penyuluhan terhadap BUJP itu sudah menjadi tugas kami," kata Kompol Tri Sujoko di ruang kerjanya,Jumat (24/7/20). Menurut Kompol Tri Sujoko, management pada perusahaan bidang pengamanan harus melaksanakan standart operasional yang ada. "Khusus untuk amoredcar,dalam pelaksanaan pengawalan agar didampingi pihak Polisi sesuai tupoksi,"tambah Kompol Tri Sujoko. Hal ini kata Kompol Tri Sujoko karena amoredcar digunakan untuk kendaraan kawal angkut uang ataupun barang berharga. "Agar petugas yang mengawaki kendaraan dinas kawal angkut ini benar - benar profesianal memahami SOP," kata Kompol Tri Joko. Diharapkan dalam operasional mobil kawal angkut uang dan barang berharga memiliki standar pengamanan,baik barang yg diangkut,driver maupun petugas pengawal. "Jadi harus didukung SOP maupun MOU dengan asuransi," tambah Kompol Tri Sujoko. Kompol Tri Sujoko nenambahkan adapun dalam operasional kendaraan harus dalam kondisi baik. Sebelum melaksanakan kegiatannya harus koordinasi kewilayahan untuk mengetahui situasi dan kondisi ancaman gangguan yang akan timbul. Hal ini guna menentukan SOP rute yang dilalui maupun dalam proses pengambilan dan penghantaran barang. ( dw-1).