Bhayangkaranews Polda Jatim, SURABAYA - Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) dilaunching hari ini Kamis(16/01/2020) pukul 08.00 WIB bertempat di Gedung Mahameru Polda Jatim.

Turut hadir dalam giat ini Kakorlantas Polri Irjen Drs. Istiono M.H, Gubernur Jatim Dra. Hj. Khofifah Indar P M.si beserta Forpimda Provinsi Jatim, Kapolda Jatim Irjen Drs. Luki Hermawan M.si, dan seluruh Pejabat Utama Polda Jatim.

Tidak ketinggalan Kapolrestabes/ta/jajaran Polda Jatim,Kasatlantas Jajaran Polda Jatim, Walikota Surabaya Ir Tri Rismaharini M.T,Kajari Surabaya, Ka Pengadilan Negeri Surabaya,Kajari Tj. Perak,Kepala PT. Pos dan Bupati Se Jawa Timur serta undangan yang hadir dalam acara Launching ETLE.

Program ETLE ini merupakan suatu inovasi sistem penegakkan hukum berbasis elektronic yang diprakarsai oleh Dirlantas Polda Jatim Kombes Budi Indra Dermawan S.I.K.,M.M.

" Untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas dan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas sehingga mewujudkan kamseltibcarlantas di Wilayah Jawa Timur,"kata Kombes Pol Budi Indra saat diwawancarai usai launching di Gedung Mahameru Polda Jatim.

Dalam kesempatan Kali ini Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Luki Hermawan memyampaikan dukunganya atas inovasi E-tle yang sudah di mulai di Surabaya dan sekitarnya.

Kapolda Jawa Timur juga berharap agar semua wilayah khususnya di Jawa Timur nantinya bisa menerapkan Sistem E-tle demi menekan angka pelanggaran lalu lintas.

"Dengan inovasi berbasis teknologi ini,Jawa Timur nantinya bisa menerapkan Sistem E-tle demi menekan angka pelanggaran lalu lintas,"ungkap Irjen Pol Luki.

Sementara itu Kakorlantas Polri Irjen Pol Drs. Istiono menegaskan bahwa Presiden sudah memerintahkan 5 Menteri terkait keselamatan berlalulintas termasuk Polri.

"Bapak Presiden juga berharap kepada 5 pilar tersebut dalam keselamatan berlalu lintas juga sistem pelayanan terpadu lebih ditingkatkan,"terang Irjen Pol Isiono.

Selain itu,menurut Kakorlantas,sesuai dengan program prioritas Kapolri yang ketiga bahwa E-tle adalah program penindakan pelanggaran dengan memanfaatkan digital dapat mengurangi angka laka dan langgar dijalan.

Oleh karena itu disampaikan kepada para Kapolres juga para Walikota dan Bupati untuk selalu mensupport program tersebut. (Dw-1).