Polresta Kediri - Ratusan petani lereng Gunung Kelud  Kabupaten Kediri berunjuk rasa ke kantor perhutani Kediri untuk menuntut pengelolaan lahan hutan , dalam Program Nasional Kehutanan Sosial. Aksi petani ini mendapat pengamanan ketat dari anggota  Polresta Kediri yang dipimpim Kapolresta Kediri AKBP Miko Indrayana.

Sempat terjadi aksi  saling dorong antara ratusan petani dan polisi ini terjadi di depan kantor Perhutani Kediri, Rabu (8/1) .Massa yang memaksa masuk dihalangi oleh pasukan kepolisian yang berjaga.

“Unjuk rasa ini menuntut penandanganan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) Perhutani dengan Petani ,  sebagai syarat pengelolaan lahan hutan seluas 400 hektar di kawasan Asmorobangun  Puncu Kabupaten Kediri . Petani sekitar berharap dapat menggarap lahan di lereng Gunung Kelud tersebut untuk kesejahteraan mereka  sebagaimana Program Nasional Kehutaan Sosial ,” kata AKP Kamsudi, Kasubbag Humas Polresta Kediri.

Menurut petani selama ini terjadi praktik pungutan liar sebesar Rp 3 juta hingga Rp4 juta rupiah dan unsur sewa menyewa hingga puluhan juta rupiah perbulan.

“Selain itu ada lahan hutan yang tidak dikelola dengan baik dan terjadi lahan gundul ,” kata Mohammad Triyanto koordinator aksi .

Sementara itu  pihak perhutani yang disampaikan Mustopo Administrator Perhutani Kediri tidak dapat mengakomodir kehendak petani karena beralasan dapat melabrak aturan yang ada. Perhutani minta petani menempuh prosedur pengajuan  kerjasama pengelolaan  dengan syarat kejelasan batas administratif desa dan membentuk kelembagaan LMDH . Selain itu  perhutani juga membantah adanya pungutan liar dan sewa menyewa lahan tersebut.

Unjuk rasa ratusan petani lereng Kelud berakhir setelah pihak perhutani menjawab tuntutan massa.Perhutani bersikukuh menolak menandatangani NKK  dengan masyarakat  namun memberikan sejumlah catatan. (res|aro)