Polresta Kediri, Model Surat Izin Mengemudi (SIM) baru akan diluncurkan Korps Lalu Lintas Polri dalam waktu dekat. Tidak hanya model saja yang diperbarui, namun fungsi SIM juga ada perubahan yang dapat merekam data pemilik SIM serta dapat digunakan sebagai kartu pembayaran atau uang elektronik, dengan sistem pembayaran menggunakab elektronik (e-money).

Kasatlantas Polresta Kediri, AKP Ahmad Risky Fardian Caropeboka menjelaskan, sementara ini pihaknya melakukan sosialisasi mengenai perubahan model SIM, seperti tampilan atau desain pada SIM. “Untuk tampilan memang berubah, ada dua foto pemilik SIM yang ditampilkan pada bagian depan. Bagian belakang desain dengan warna merah putih,” jelasnya, Selasa (26/8).

Untuk tampilan depan, tetap menampilkan identitas diri pemilik SIM, namun SIM baru ini dilengkapi dengan cip yang memungkinkan untuk menyimpan data dalam batas tertentu. Data yang tersimpan dalam cip ini seperti alamat rumah, identitas diri, pekerjaan, sampai catatan pelanggaran yang pernah dilakukan.

Catatan pelanggaran ini secara otomatis tercacat secara online, misalnya saat pemilik SIM melakukan pelanggaran lalu lintas yang tercatat dengan waktu yang sebenarnya (real time). “Pemilik tidak perlu khawatir, karena data tersebut tidak dapat diakses atau diketahui oleh orang lain. Harus menggunakan alat khusus,” ujarnya.

Risky mengatakan, selain berisi catatan identitas dan pelanggaran pemilik SIM, karena bisa digunakan untuk e-money (pembayaran dengan sistem online), maka SIM ini dapat menyimpan saldo (dana). SIM dengan model baru tersebut, dapat menyimpan saldo sampai Rp 2 juta. “Bisa digunakan untuk e-tol, atau transaksi di minimarket dan pusat perbelanjaan,” imbuhnya.

Meskipun ada model SIM baru, lanjutnya, masyarakat tidak perlu mengganti SIM lama dengan SIM baru. Karena, SIM lama masih berlaku hingga masa berlaku SIM tersebut habis. Jika masa berlaku habis dan masyarakat melakukan perpanjangan SIM, kepolisian akan memberikan SIM model baru kepada masyarat.

Untuk biaya pembuatan SIM baru, sambungnya, masih sama. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerinta (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang petunjuk teknis (juknis) dan tarif atas jenis penerimaan negera bukan pajak (PNBP). “Tetap sama, karena PP Nomor 60 Tahun 2016 tidak ada perubahan sampai saat ini,” pungkasnya.