BhayangkaraNews, SURABAYA - Polda Jawa Timur gelar Rapat Koordinasi lintas sektoral "Operasi Mantap Praja Semeru 2024," bersama Forkopimda Jawa Timur, Senin (12/8/2024), di hotel Mercure, Surabaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka persiapan pengamanan pemilihan kepala daerah tahun 2024, di wilayah Jawa Timur, yang aman dan damai.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Imam Sugianto dan Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Akhmad Yusep Gunawan, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay dan PJ Gubernur Jatim yang diwakili oleh PJ sekda provinsi Jatim, Bobby Soemiarsono, serta seluruh Kapolres, Kapolresta dan Polrestabes di Jatim, hadir dalam kegiatan ini. 

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto dalam sambutannya menyampaikan. Berkat sinergitas yang solid dan berkesinambungan, situasi Kamtibmas di Jawa Timur hingga saat ini relatif cukup kondusif. 

"Sinergi ini sangat penting untuk terus dipertahankan, terutama dalam menghadapi dan mendukung pelaksanaan pilkada serentak 2024, agar berjalan dengan aman, lancar, damai dan sesuai dengan harapan kita semua," ucap Kapolda Jatim alam sambutannya. 

Lebih lanjut, Irjen Pol Imam Sugianto menyampaikan. Tahun 2024 merupakan momentum politik yang sangat penting bagi provinsi Jawa Timur, karena akan diselenggarakannya pilkada serentak baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota.

"Meskipun pelaksanaannya belum di mulai, geliat dan semarak peata demokrasi sudah mulai terbiasa sejak saat ini. Hal ini terlihat dari munculnya beberapa tokoh yang hadir di ruang publikasi, yang diperkirakan akan diusung sebagai calon Gubernur, Bupati maupun Walikota," tandasnya. 

Pilkada serentak 2024 akan membawa banyak problematika dan tantang yang hari kita hadapi bersama, baik oleh penyelenggara, aparat keamanan maupun elemen pendukung lainnya, berbagai tantangan ini diharapkan tidak mengurangi semangat dalam mensukseskan pelaksanaan Pilkada.

"Untuk itu, diperlukan persiapan yang matang, terencana, terukur dan tepat, agar proses demokrasi ini dapat berjalan dengan lancar aman dan damai," harapnya. 

Selain itu, Kapolda Jatim juga menyampaikan antisipasi tingkat kerawanan di berbagai daerah, serta memastikan bentuk dukungan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. 

"Dengan demikian kita akan dapat menjaga stabilitas keamanan selama proses pemilihan berlangsung, tanpa adanya gangguan kamtibmas atau tindakan yang melanggar hukum," jelasnya. 

Dalam menyikapi tingginya tingkat kerawanan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024, Polda Jatim bersama jajarannya menyelenggarakan Operasi Kepolisian terpusat, "Mantap Praja Semeru 2024". 

Operasi ini dilaksanakan oleh Polda Jawa Timur dan seluruh satuan Kewilayahan dengan dukungan dari TNI, Instansi terkait, serta mitra Kamtibmas lainnya. 

"Operasi ini bertujuan untuk mengamankan seluruh tahapan pilkada yang akan dilaksanakan selama 135 hari, terhitung mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 31 Desember 2024, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif, yang didukung dengan penegakan hukum apabila ditemukan tindak pidana pemilu maupun tindak pidana umum yang mengganggu jalannya Pilkada," paparnya. 

Pelaksanaan Operasi Mantap Praja Semeru 2024 ini akan melibatkan 155.937 personel, dengan rincian yaitu. 3.152 personel dari Polda Jatim, 23.062 dari satuan kewilayahan jajaran, selain itu operasi ini juga akan didukung oleh 8.239 personel dari TNI dan 120.624 dari Linmas. 

"Kekuatan personel tersebut tidak hanya akan difokuskan untuk mengamankan kantor penyelenggara pilkada seperti KPUD dan Bawaslu, tetapi juga untuk menyelenggarakan patroli skala besar dan pengamanan  di 60.312 TPS," tegasnya Irjen Pol Imam Sugianto dalam sambutannya. 

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dalam sambutannya menyampaikan. Rakor ini memiliki arti yang sangat strategis dalam menyusun langkah-langkah konkret untuk mengamankan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, khususnya di wilayah Jawa Timur. 

"Dilaksanakan dengan mensinergikan seluruh instansi terkait, sebagai upaya untuk menciptakan situasi aman, tertib dan damai,"  ucapnya. 

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa suhu politik di Jawa Timur menjelang pilkada ini cukup dinamis dan penuh tantangan. 

"Maka dengan berbagai ancaman, seperti penggunaan-penggunaan fasilitas negara yang akan dimanfaatkan, kemudian kampanye negatif yang akan berlangsung, hingga potensi konflik horizontal. Ini merupakan kerawanan-kerawanan yang menjadi antisipasi kita," jelasnya. 

"Namun, dengan kekuatan sinergitas TNI-Polri dan Stakeholder di wilayah Jawa Timur ini yang solid, saya yakin dan percaya, segala bentuk ancaman dapat kita atasi dan dapat kita cegah," lanjutnya Pangdam V Brawijaya dalam sambutannya. 

Lebih lanjut, Pangdam V Brawijaya menyampaikan, tentunya dalam pilkada ini khususnya Kodam V Brawijaya, siap mendukung kerjasama, membackup penuh pelaksanaan pengamanan. 

"Mendukung kekuatan, BKO peserta jajaran, beserta Polda Jatim, untuk mengamankan berlangsungnya pelaksanaan pilkada, lengkap beserta alutsista," tandasnya. 

"Saya yakin, kolaborasi serta koordinasi yang intensif akan kuat dan menyatukan TNI-Polri bersama seluruh instansi atau stakeholder yang bersama" mendukung untuk mengamankan berlangsungnya pilkada tahun 2024 ini," imbuh Pangdam V Brawijaya. 

Sementara, PJ sekda prov Jatim, Bobby Soemiarsono, juga menyampaikan. Pelaksanaan pemilu tahun 2024 di wilayah Jawa Timur berjalan dengan lancar dan suasana yang kondusif, kalaupun ada kejadian bisa ditangani dengan baik.

"Dibandingkan dengan palaksanaan pemilu tahun 2019 lalu, di Jawa Timur terdapat beberapa kejadian yang agak menonjol, antara lain pencurian kotak suara, penembakan di TPS dan pembakaran Polsek, serta banyaknya demonstrasi penolakan hasil pemilu, alhamdulillah di tahun 2024 ini kejadian-kejadian tersebut tidak terulang lagi," ucap PJ sekda prov Jatim, Bobby Soemiarsono dalam sambutannya. 

"Semua yang keberatan terkait hasil pemilu diselesaikan melalui jalur Mahkamah Konsitusi, yang disitu juga disediakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan," tambahnya. 

Hal ini disamping kerja keras penyelenggaraan, penyelenggara KPU dan Bawaslu, juga merupakan kerja keras seluruh jajaran Forkopimda, baik ditingkat provinsi maupun Forkopimda ditingkat Kabupaten /Kota, serta Kecamatan dalam menjaga kondusifitas diwilayah masing-masing. 

Keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 dapat dilihat dari 4 indikator, antara lain. 

1. Berlangsung aman dan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. 
2. Partisi pemilih yang tinggi. 
3. Tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, terutama konflik kekerasan. 
4. Pemerintahan tetap berjalan dengan lancar, baik di Provinsi maupun di Kabupaten /Kota. 

Selain itu, Bobby Soemiarsono juga menyampaikan. Isu-isu strategis di Jawa Timur yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah, perlunya sosialisasi kepada masyarakat, bahwa pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024 sesuai dengan peraturan KPU nomer 2 tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota. 

"Kita harus mengantisipasi tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada serentak ini, agar tidak lebih rendah daripada pemilu yang sudah kita laksanakan dibulan Februari lalu," katanya. 

Perlunya pemahaman, pemantapan pemahaman, terkait kepemiluan kepada petugas penyelenggara, terutama pada tingkat KPPS, sehingga meminimalisir pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan pemungutan suara ulang dan lainnya," imbuhnya.