Polres Kediri Kota - Forkopimda siap melaksanakan perpanjangan PPKM Level IV tanggal 26 Juli – 2 Agustus 2021. Penyampaian kesiapan tersebut disampaikan dalam  pers release di Balai Kota Kediri yang juga dihadiri Kapolres Kediri Kota AKBP Wahyudi, S.IK, M.H , Dandim 0809 Kediri , Ketua DPRD Kota Kediri dan Kajari  Kota Kediri.

“Kita akan melaksanakan instruksi Bapak Presiden yakni melaksanakan PPKM Level IV mulai 26 Juli-2 Agustus 2021. Jika situasi menurun maka kita akan menyesuikan mana yang dubuka terlebih dulu dan semoga kira  bisa mengendalikan penyebaran virus corona di Kota Kediri,” kata Walikota Kediri Abdullah Bakar yang memimpin press release, Senin (26/7).

Beberapa kebijakan yang disampaikan dalam PPKM Level IV antara lain :  Sektor Essential: keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan, pasar modal, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina. Khusus industri orientasi eskpor dan penunjangnya hanya dapat beroperasi 1 shift dengan kapasitas maksimal 50% staf hanya di fasilitas produksi, serta 10% untuk pelayanan adminsitrasi perkantoran.

Sektor Kritikal: kesehatan; keamanan dan ketertiban; penanganan bencana; energi; logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat; makanan dan minuman serta penunjangnya,; pupuk dan petrokimia; semen dan bahan bangunan; obyek vital nasional; proyek strategis nasional; konstruksi (infrastruktur publik); utilitas dasar.

Seluruh kegiatan belajar mengajar, seminar, workshop, bimtek, pelatihan, diklat dan sejenisnya dilakukan secara online/daring. Supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen). Untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasi sampai pukul 15.00 WIB.

Restoran/Rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan di tempat (dine-in)

Warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan ditempat  3 (tiga) orang dan waktu makan maksimal  20 (dua puluh) menit.

Kegiatan pada pusat perbelanjaan/ mall/pusat perdagangan ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 (tiga) orang setiap toko, Serta akses pegawai Restoran, supermarket, dan pasar swalayan

Resepsi pernikahan tidak diperbolehkan, hanya akad nikah yang dihadiri maksimal 10 (sepuluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan tidak diperkenankan makan di tempat akad. Makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

Pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) Tidak mengadakan kegiatan peribadatan /keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) ditutup sementara. Kegiatan seni/budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) termasuk bioskop dan karaoke  ditutup sementara.

Transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Pelaku perjalanan domestic yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut, dan kereta api) harus: menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);  menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut, wajib menjalani observasi di Posko Kelurahan dan menjalani karantina selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat (hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah Karesidenan Kediri) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. (res|aro)