MOJOKERTO – Keputusan Pemerintah tersebut untuk membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI) melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga.

Dukungan terhadap keputusan pemerintah tentang membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) Front Pembela Islam (FPI), juga disuarakan oleh Ketua Dewan Syuriah MWC NU Kemlagi / Ketua MUI Kemlagi KH. Ahmad Syifaur Romly. Rabu (30/12/20)

Melalui Surat Keputusan Bersama yang ditandatangani enam menteri/kepala lembaga kami turut mendukung, saat ini benar-merasakan angin segar, bahwa Ormas FPI sudah tak boleh ada kegiatan demi keselamatan NKRI” ungkapnya.

Kh. Ahmad Syifaur Romly juga meminta agar Pemerintah tidak hanya tegas kepada FPI, tetapi juga harus berani melalukan tindakan serupa kepada ormas lain yang dengan sengaja mengganggu stabilitas nasional, kaitannya dengan niat merubah UUD 1945, Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika dengan ideologi lain. Sebab menurutnya, ideologi ini merupakan hasil kerja keras para pejuang dan ulama dalam upaya kemerdekaan Indonesia.

“Mereka (ulama) ini adalah yang sudah mewariskan kepada kita kesepakatan, harus kita pegang teguh dan harus kita ikuti,” ujarnya dalam keterangan yang disampaikan dalam video rekaman, Rabu (30/12/2020).

Sedangkan yang berusaha memecah belah persatuan bangsa ini, begitu juga yang membuat keresahan di tengah masyarakat, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menindak tegas dan juga membubarkan ormas tersebut.

Diketahui Isi SKB yang berlaku mulai 30 Desember 2020 itu dibacakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Eddy Hiariej. Ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Boy Rafly Amar.