Bhayangkaranews.com, PROBOLINGGO -  Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Probolinggo, menyatakan kesepakatan untuk menolak dan angkat bicara soal ajakan aksi 'People Power' yang selama ini tersebar di jejaring di media sosial.

Yang dimaksud People Power adalah suatu ketidakpuasan terkait hasil pemilu yang belakangan ini mulai tersebar dalam bentuk ajakan untuk melakukan aksi.

Sekertaris MUI Kabupaten Probolinggo M Yasin secara tegas menyatakan, bahwa kegiatan people power merupakan tindakan inkonstitusional yang dikhawatirkan dapat menimbulkan gangguan terhadap situasi masyarakat yang kondusif saat ini.

"Hormati rangkaian proses rekapitulasi yang hingga saat ini masih terus berjalan dan dilaksanakan oleh KPU selaku pihak penyelenggara," kata Yasin, Selasa (14/5).

Yasin juga menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat, untuk tidak terpengaruh atas ajakan people power yang selama ini berkembang. "Saya menghimbau pada seluruh masyakarat tanpa terkecuali, untuk tidak terpengaruh ajakan people power, sambungnya.

Selain itu, dia mengingatkan pihak-pihak terkait untuk menempuh jalur hukum, apabila merasa tidak puas atau mendapati kejanggalan atas proses pemilu serentak tahun 2019.

"Aksi People power tidaklah menjadi solusi atau jawaban atas proses pemilu serentak di tahun 2019 ini,"jelasnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Forum Kerukunan Ummat Beragam (FKUB) Kabupaten Probolinggo. Idrus Ali menyatakan, bagi pihak yang dirugikan harus menempuh jalur hukum sesuai mekanisme yang ada.

"Kalau merasa dirugikan, silahkan tempuh jalur hukum sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku sehingga memperoleh suatu kepastian yang jelas," Tutup Ketua FKUB  Idrus Ali